<p>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Perguruan tinggi dituntut harus mempersiapkan diri dalam segala aspek, terutama pengelolaan. Inilah yang menjadi landasan Kopertis Wilayah X menyelenggarakan Workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS).</p> <p>Workshop ini ditujukan untuk PTS yang peringkat atau nilai akreditasi program studinya masih rendah atau habis masa berlakunya di tahun 2017. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan serta panduan akad
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Perguruan tinggi dituntut harus mempersiapkan diri dalam segala aspek, terutama pengelolaan. Inilah yang menjadi landasan Kopertis Wilayah X menyelenggarakan Workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Workshop ini ditujukan untuk PTS yang peringkat atau nilai akreditasi program studinya masih rendah atau habis masa berlakunya di tahun 2017. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan serta panduan akademik yang disesuaikan dengan KKNI.
Workshop ini diselenggarakan di Bukittinggi, 17 s.d. 19 Juli 2017dan dibuka secara resmi oleh Koordinator Kopertis Wilayah X, Prof. Dr. Herri, MBA.
Dalam sambutannya Koordinator mengatakan bahwa workshop ini merupakan kesempatan yang bagus bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Rencana Strategis (Renstra) dan statuta.
“Mudah-mudahan ke depan, tidak ada masalah statuta dan tata kelola PTS di lingkungan Kopertis Wilayah X ,” kata Koordinator di hadapan 63 peserta dari 31 PTS di Provinsi Sumatra Barat dan Jambi.
Herri menegaskan bahwa tata kelola perguruan tinggi sangat penting demi ketertiban dan keteraturan perguruan tinggi. Renstra dan statuta perguruan tinggi harus dalam bentuk dokumen tertulis sehingga dapat memenuhi prinsip transparansi.
“Budaya dokumen tertulis dari setiap aktivitas, SOP dan tata kelola perguruan tinggi sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi,” kata Herri. (RH)
Materi Workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta
